Wacana Provinsi ALA Kembali Menggema, Tokoh Gayo Hamzah Tun Dorong Sosialisasi ke Kampung

TAKENGON, KABARGAYO | Wacana pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) kembali menguat di wilayah tengah Aceh. Isu ini mencuat setelah sejumlah postingan di media sosial Facebook, Instagram, TikTok, dan grup WhatsApp, salah satunya dari akun milik Hamzah Tun.

Dalam postingannya, Hamzah Tun mengajak seluruh elemen untuk mendukung percepatan lahirnya Provinsi ALA.

“Ya kalau mau cepat ALA lahir, harus semua pihak mendukungnya. Yang utama pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya mau dimekarkan dan pemerintah pusat. Yang jelas semua elemen musti terlibat,” tulisnya.

Pihak media melakukan konfirmasi kepada Hamzah Tun yang akrab disapa Jhon, Senin (14/9/2026). Dalam wawancara tersebut, tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai anggota DPRK Aceh Tengah ini berharap percepatan pemekaran Provinsi ALA segera diwujudkan.

“Hal ini perlu kita melakukan sosialisasi ke kampung-kampung oleh tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat, sehingga bisa menjelaskan terkait pentingnya pembentukan Provinsi ALA untuk kesejahteraan masyarakat di masa mendatang,” harap Hamzah Tun.

Hamzah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Bersama Laskar Merah Putih (FBLMP) menambahkan, perjuangan percepatan pembentukan Provinsi ALA perlu dukungan semua pihak, terutama keterlibatan pemerintah daerah di wilayah ALA dan pemerintah pusat.

Menurutnya, ALA harus terbentuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk kesejahteraan rakyat.

“Masyarakat dataran tinggi Gayo jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang menginginkan Aceh merdeka. Bagi saya haram bila Aceh merdeka dari Negara Republik Indonesia. ALA terbentuk bukan ingin pisah dari NKRI, akan tetapi merdeka dari Aceh,” katanya.

Hamzah juga menilai Provinsi ALA harus segera terbentuk karena sudah terlalu lama wilayah tengah termarjinalkan oleh pemerintah provinsi.

Beberapa bukti kurangnya perhatian, sebutnya, adalah tidak adanya putra daerah tengah Aceh yang menduduki jabatan di tingkat provinsi, pembangunan yang tidak merata, serta dana Otsus yang sangat kecil dianggarkan untuk wilayah tengah.

“Tidak adanya putra daerah tengah Aceh yang menduduki jabatan di provinsi Aceh, pembangunan tidak merata, dana Otsus sangat kecil dianggarkan untuk wilayah tengah,” imbuh Hamzah.

Hingga saat ini, wacana pemekaran Provinsi ALA yang mencakup 8 kabupaten/kota di wilayah tengah dan tenggara Aceh masih menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat.

Penulis, JURNALISA