BENER MERIAH, KABAR GAYO | Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memperketat pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat Tim Pengawas Pengendalian Pendistribusian BBM yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Dr. Samusi Purnawira Dade, SH., S.IP., M.Si., mewakili Bupati Bener Meriah, Selasa (11/8/2026), di Aula Setdakab setempat.
Rapat itu melibatkan unsur kepolisian, Kodim 0119/Bener Meriah, Kejaksaan Negeri, Satpol PP/WH, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Pertamina Patra Niaga, serta para pengelola SPBU di wilayah Bener Meriah.
Samusi menegaskan, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah, terutama kelompok masyarakat prasejahtera, pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan. Karena itu, distribusinya harus mendapat pengawasan serius agar benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM tidak bisa dianggap sepele. Antrean panjang, penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran hingga isu kelangkaan merupakan persoalan yang harus diantisipasi bersama.
“Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat berdampak langsung terhadap inflasi daerah dan mengganggu produktivitas sektor pertanian yang menjadi salah satu urat nadi perekonomian Bener Meriah,” tegasnya.
Untuk itu, Samusi meminta tim pengawas yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Bener Meriah Nomor 800/182/SK/2026 agar menjalankan pengawasan secara terpadu, berkala, dan tegas terhadap seluruh SPBU.
Selain pengawasan langsung, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi sistem digitalisasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Pengelola SPBU diminta memastikan setiap transaksi berlangsung transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan agar tidak ada toleransi terhadap praktik penyimpangan maupun kecurangan dalam penyaluran BBM subsidi.
“Pengisian BBM bersubsidi harus sesuai aturan. Jangan sampai hak masyarakat yang seharusnya menerima subsidi justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” ujarnya.
Samusi juga meminta pemerintah dan pengelola SPBU aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait aturan penggunaan dan kuota BBM bersubsidi. Keterbukaan informasi mengenai ketersediaan stok dinilai penting untuk mencegah keresahan akibat informasi yang tidak benar.
Kepada seluruh pemilik dan operator SPBU, ia mengingatkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam memastikan subsidi pemerintah sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Saya berharap rapat ini tidak hanya menghasilkan catatan di atas kertas, tetapi melahirkan rencana aksi nyata yang langsung dilaksanakan di lapangan. Mari kesampingkan ego sektoral demi kepentingan seluruh masyarakat Bener Meriah,” pungkasnya.
Pemkab Bener Meriah berharap pengawasan lintas sektor tersebut mampu menciptakan distribusi BBM bersubsidi yang tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat serta aktivitas perekonomian daerah tetap terjaga.