160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT

Pemkab Bener Meriah Ajukan Rekomendasi Normalisasi Sungai ke BWS

BENER MERIAH, KABAR GAYO | Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan mengajukan rekomendasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan normalisasi sejumlah sungai yang rawan meluap dan berpotensi menyebabkan banjir.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana hidrometeorologi serta melindungi masyarakat dari ancaman banjir berulang.

Komitmen itu disampaikan Bupati Bener Meriah, Ir. H. Tagore Abubakar, saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) I Kabupaten/Kota se-Aceh bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, selaku Ketua Posko Satgas PRR.

Dalam forum tersebut, Tagore menjelaskan bahwa pascabencana hidrometeorologi, sejumlah alur sungai di Bener Meriah mengalami perubahan kondisi, termasuk pendangkalan. Akibatnya, sungai-sungai tersebut masih kerap meluap ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam permukiman penduduk, lahan pertanian, serta infrastruktur masyarakat.

Tagore menegaskan, meskipun normalisasi sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, Pemkab Bener Meriah siap mengambil langkah percepatan dengan mengalokasikan anggaran daerah.

“Bagi kami, keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Walaupun normalisasi sungai merupakan kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh, kami tidak ingin masyarakat terus hidup dalam ancaman banjir. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah siap mengalokasikan anggaran untuk penanganan pada tahun 2026 dan 2027,” tegas Tagore.

Sebagai langkah awal, Pemkab Bener Meriah akan menyampaikan permohonan rekomendasi kepada BWS Kementerian Pekerjaan Umum. Rekomendasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan normalisasi sungai dapat dilakukan sesuai ketentuan teknis dan kewenangan yang berlaku.

Tagore berharap proses penerbitan rekomendasi tersebut dapat dipercepat sehingga penanganan pada sejumlah titik rawan banjir bisa segera dilaksanakan.

Menurutnya, normalisasi sungai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko banjir berulang sekaligus mendukung pemulihan wilayah pascabencana.

Sementara itu, Ketua Posko Satgas PRR, Safrizal ZA, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar berbagai kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara terpadu dan berkelanjutan.

Melalui rencana tersebut, Pemkab Bener Meriah berharap penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan dampak yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah mitigasi untuk mengurangi potensi bencana serupa di masa mendatang.

Berita Terkait