BENER MERIAH, KABAR GAYO | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025 serta menetapkan Rancangan Qanun Majelis Adat Gayo menjadi Qanun Kabupaten Bener Meriah.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penutupan setelah melalui serangkaian pembahasan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRK Bener Meriah, Kamis (30/7/2026).
Dalam penyampaian pandangan akhir, empat fraksi DPRK, yakni Fraksi Golongan Karya, Fraksi NasDem, Fraksi Gabungan Kebangkitan Nurani Aceh, serta Fraksi Gabungan Gerakan Demokrasi Amanat Nasional Sejahtera, menyatakan persetujuan terhadap kedua rancangan regulasi tersebut.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Bener Meriah, MHD. Saleh, dan dihadiri Bupati Bener Meriah Ir. H. Tagore Abubakar, Wakil Bupati Ir. H. Armia, unsur Forkopimda Plus, Sekretaris Daerah Riswandika Putra, S.STP., M.AP., Wakil Ketua dan anggota DPRK, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya.
Turut hadir Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bener Meriah, Khairmansyah, S.IP., M.Sc., serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Sanusi Purnawira Dade, S.H., S.IP., M.Si.
Dalam pidato penutupan, Bupati Tagore Abubakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRK Bener Meriah atas pembahasan dan persetujuan terhadap kedua rancangan regulasi tersebut.
Menurutnya, persetujuan tersebut merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus wujud sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Pada penutupan rapat paripurna DPRK ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, yang telah memberikan sumbangan pikiran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Qanun Majelis Adat Gayo untuk dijadikan Qanun Bener Meriah,” ujar Tagore.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRK, Bupati juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah rancangan qanun lainnya yang akan diusulkan pihak eksekutif untuk selanjutnya dibahas bersama pihak legislatif.
Karena itu, ia mengajak seluruh unsur pemerintahan daerah untuk terus memperkuat koordinasi, menjaga kekompakan, serta membangun harmonisasi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Mari kita terus bahu-membahu, menjalin kekompakan dan harmonisasi dalam membangun Bener Meriah serta mewujudkan cita-cita bangsa yang kita cintai ini,” tutupnya.