Pemkab Bener Meriah Perkuat Akurasi Data Kemiskinan Melalui Pelatihan DTSEN

BENER MERIAH, KABAR GAYO | Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan data sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dasar penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tingkat desa/kelurahan Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Bener Meriah, Senin (6/7/2026).

Kegiatan dibuka oleh Bupati Bener Meriah Ir. H. Tagore Abubakar yang diwakili Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bener Meriah, Khairmansyah, S.IP., M.Sc.

Pelatihan tersebut diikuti Plt. Kepala Bappeda, Kepala BPS, Kepala Dinas Sosial, Plt. Kepala DPMK, seluruh camat, ketua Forum Reje se-Kabupaten Bener Meriah, Ketua ABDESI, Ketua TPKH, serta Ketua PKH tingkat kecamatan.

Dalam pidato tertulis Bupati yang dibacakan Khairmansyah, disampaikan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, sosial, hingga budaya.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu program prioritas strategis yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Menurutnya, amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN menuntut pemerintah menggunakan satu basis data yang valid dan akurat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program kesejahteraan lainnya.

DTSEN menjadi basis data utama untuk mendukung penyaluran bantuan sosial, menghindari tumpang tindih data antarinstansi dan program, meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, serta mendorong efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data dan kondisi riil masyarakat.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga mengembangkan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) sebagai sarana pengelolaan data kesejahteraan sosial, termasuk pengusulan, verifikasi, dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam pidato tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data yang disampaikan, angka kemiskinan Bener Meriah pada 2024 tercatat sebesar 18,18 persen, kemudian turun menjadi 16,20 persen pada 2025.

Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional maupun Provinsi Aceh. Oleh sebab itu, diperlukan kerja keras dan langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah.

Salah satu langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah meningkatkan kapasitas operator SIKS-NG di seluruh desa. Hal ini dinilai penting karena pemerintah kampung merupakan pintu pertama dalam mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk menentukan status desil kesejahteraan warga.

Bupati berharap melalui pelatihan tersebut, para operator desa yang telah dibina dapat terus menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan tidak mudah diganti, sehingga pengelolaan serta pemutakhiran data tetap terarah dan berada dalam pengawasan dinas terkait.

“Saya berharap data benar-benar menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kita juga harus memperkuat monitoring dan evaluasi agar setiap program yang dilaksanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin,” demikian pesan Bupati.

Bupati juga meminta Inspektorat lebih mengaktifkan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa. Termasuk memastikan setiap kader atau operator yang menerima honorarium memiliki rekomendasi dari dinas teknis terkait.

Sebagai contoh, honorarium operator SIKS-NG harus didukung rekomendasi dari Dinas Sosial sehingga keberadaan dan kinerja operator tetap berada dalam pembinaan serta pengawasan instansi yang berwenang.

Di akhir pidatonya, Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, kecamatan, hingga pemerintah kampung untuk bekerja lebih keras, cermat, dan ikhlas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Marilah kita jalankan peran masing-masing sesuai tugas dan fungsi. Dengan data yang akurat, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama, kita berharap upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah dapat berjalan lebih efektif dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.