Plt Kadisdik Aceh, Murthalamuddin, “BLUD SMK yang Gagal Mandiri Selama 3 Tahun Ditutup”

TAKENGON, KABARGAYO | Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP, menegaskan pentingnya kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ia menyebutkan, BLUD yang tidak mampu membiayai dirinya sendiri selama tiga tahun berturut-turut akan ditutup.

Menurutnya, kebijakan itu merupakan arahan langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melalui Sekda Aceh, Nasir Syamaun.

“Arahan Gubernur melalui Sekda Aceh, semua BLUD yang tidak mampu mencukupi dirinya sendiri setelah tiga tahun akan kita tutup. Jadi, kelola dengan baik dan manfaatkan potensi yang ada,” tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) MKKS SMK se-Aceh di Hotel Renggali, Takengon, 8 November 2025.

Murthalamuddin mendorong SMK agar berani berinovasi dan mengembangkan produk lokal unggulan yang dapat menjadi sumber pendapatan sekolah. Ia mencontohkan ide sederhana namun bernilai ekonomi tinggi, seperti bakso berbahan ikan untuk SMK yang berada di wilayah pesisir.

“Ke depan, kalau ada orang mau jualan bakso goreng, maka mereka bisa mengambil baksonya di SMK,” ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan pendidikan, Murthalamudin dalam arahannya menekankan pentingnya membangun kebersamaan tanpa sekat dan komunikasi tanpa batas dalam memajukan pendidikan di Aceh.

“Saya bukan orang yang terlalu formal. Kalau ada masalah, sampaikan saja. Saya akan teruskan ke bidang-bidang terkait dan saya akan pantau langsung perkembangannya,” katanya.

Menurutnya, komunikasi yang cair dan kolaborasi lintas bidang menjadi kunci mempercepat perubahan di sektor pendidikan. “Tidak boleh skat-skat yang dapat menghambat akselerasi, dan upaya kita dalam membangun pendidikan Aceh yang berkualitas,” tegasnya.

Oleh karena itu Murthalamuddin  mengajak seluruh kepala SMK untuk berani melakukan introspeksi terhadap kinerja masing-masing.

“Kita harus jujur menilai diri. Tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Tapi yang penting, kita terus berbenah,” ajaknya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti kondisi anomali pendidikan Aceh, di mana besarnya alokasi anggaran pendidikan Aceh belum sejalan dengan mutu pendidikan yang diharapkan.

“Anggaran pendidikan kita besar, tapi rapor mutu masih rendah, bahkan kalah dari Maluku, Papua, dan Gorontalo. Ini menjadi tugas kita bersama untuk berbenah,” ujarnya.

Penulis, JURNALISA